Prosesi parade senja menutup retret kepala daerah pekan ini. Dipimpin Presiden Prabowo Subianto, upacara ini juga dihadiri dua dari tiga mantan presiden. Tidak terlihat sosok Megawati Soekarnoputri walau diundang Kementerian Dalam Negeri.
Kehadiran kader PDI Perjuangan (PDIP) menjadi drama yang mewarnai retret kepala daerah. Hingga retret berakhir, masih ada 10 kepala daerah kader PDIP yang tidak hadir, yaitu Gubernur Bali I Wayan Koster, Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, serta 7 bupati dan satu wali kota di Bali. Namun 87 kader PDIP lainnya secara bergelombang hadir dan mengikuti retret.
Pengamat politik Selamat Ginting menilai Megawati tidak dapat memaksakan kehadiran kadernya dalam retret kepala daerah sebagai alat negosiasi politik untuk membantu kasus hukum Hasto Kristiyanto. "Di dalam tubuh PDIP juga terjadi perbedaan pendapat atas instruksi yang dikeluarkan ketua umumnya," ujarnya, baru-baru ini.
Saat kegiatan retret kepala daerah dimulai Sabtu pekan lalu, ada 51 kader PDIP yang telah hadir. Padahal, mereka diperintah ketua umumnya untuk menunda kehadiran. Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma salah satunya.
Si sisi lain, puluhan kepala daerah kader PDIP yang mematuhi perintah menunda ikut retret tampak berkumpul di dekat arena retret. Mereka standby commander call sesuai perintah Megawati.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai komunikasi politik Megawati meminta kadernya menunda ikut retret tidak tepat karena justru menghasilkan citra negatif bagi PDIP. "Akhirnya menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu," ucap Hensat.
Pada Senin siang, 24 Februari 2025, Pramono Anung dan 18 rekan se-partainya hadir di lokasi retret. Mereka menyusul 17 kader PDIP yang telah hadir pada Minggu malam.
Walau tidak menegaskan sudah mendapat izin Megawati, Pramono mengklaim sudah berkomunikasi dengan ketua umum dan DPP partainya. Namun saat itu, DPP PDIP masih menyatakan belum ada perubahan terkait instruksi penundaan retret bagi kepala daerah PDIP.
Pengamat politik Yunarto Wijaya menduga walau di panggung depan Megawati terkesan menentang retret kepala daerah, namun di panggung belakang PDIP menjalin komunikasi dengan Kemendagri.
Konferensi pers pada Selasa malam, 25 Februari 2025, mengkonfirmasi kompromi politik PDIP. Selain menegaskan tidak pernah melarang kadernya ikut retret, Megawati juga menginstruksikan kadernya yang belum ikut retret untuk bergabung pada angkatan kedua. Bagi kader yang berhalangan hadir dapat mengirimkan Sekretaris Daerah untuk mewakili.
Pelunakan sikap PDIP dinilai sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan Istana. Apalagi kubu Megawati sedang membutuhkan dukungan politik menghadapi narasi awut-awut menjelang kongres pada April nanti.
Streaming