WALHI: AMDAL Tak Bisa Jadi Alasan IUP Tambang Raja Ampat Dicabut

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi menyebut dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak bisa jadi alasan izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat dicabut. Ia yakin dokumen tersebut dimanipulasi.
 
“Menurut saya, dokumen AMDAL enggak bisa dijadikan alasan izinnya tidak dicabut. Justru kalau pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat dan mau menghormati masyarakat Papua, dokumen AMDAL-nya harus diperiksa dan kita bersedia. Kalau pemerintah mau buka dokumen AMDAL, mari kita periksa bareng-bareng. Saya yakin dampak pentingnya itu dimanipulasi. Kalau dampak pentingnya aktual, maka tidak akan ada persetujuan lingkungan di Raja Ampat,” kata dia dalam Metro Hari Ini, Metro TV, Rabu, 11 Juni 2025.
 
Zenzi menyebut publik marah karena kewenangan digunakan bertentangan dengan akal sehat. Ia menambahkan meskipun tambang Nikel Raja Ampat berizin, tetap saja legalitas tersebut bertentangan dengan moral lingkungan hidup.
 

Baca: IMC Pelita Logistik Bantah Nama Kapal terkait Keluarga Jokowi

 
“Kalau bicara legalitas, Gag Nikel masih punya kontrak karya sejak 1998. Lalu juga ada Kepres 2004 Nomor 41 yang mengecualikan hutan lindung di Pulau Gag untuk bisa ditambang. Itu legalitasnya masih ada. Yaitu pengecualian berdasarkan Perpu perubahan undang-undang kehutanan. Tetapi dia tidak merubah ketentuan tentang pertambangan di pulau-pulau kecil,”ujarnya.
 
“Harus diingat bahwasanya hukum itu seharusnya tidak bertentangan dengan nilai moral dan akal sehat. Menurut saya walaupun ada yang dianggap bisa dijadikan payung hukumnya, proses perizinannya harus diperiksa. Karena dia dipaksakan,”ucapnya.
 
 Ia menyatakan pemerintah belum serius menyelamatkan Raja Ampat bila mempertahankan AMDAL dan izin tambang tersebut.
 
“Kalau pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat, kalau logikanya sudah ada AMDAL dan izinnya tetap dipertahankan, itu artinya dia bukan untuk menyelamatkan Raja Ampat, tapi mau menyelamatkan izin PT Gag dari kemarahan publik. Kalau logika pemerintah mau menyelamatkan Raja Ampat dari pertambangan, yang harus diperiksa itu AMDAL-nya benar apa tidak?” tuturnya.