Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan jika perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Bahlil yakin Presiden Prabowo Subianto mengetahui betul kualitas dari kader Partai Golkar yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih.

"Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden karena itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.

Menurut Bahlil, sebagai pembantu presiden, para menteri Kabinet Merah Putih asal Partai Golkar harus mampu menerjemahkan arah kebijakan dan melaksanakan perintah presiden. Bahlil pun memastikan jika Partai Golkar bersama partai koalisi lain, khususnya Gerindra berada di garda terdepan dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah.

"Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu presiden. Menteri itu pembantu," ujar Bahlil.
 

Baca juga: Bahlil: Dukungan Golkar ke Pemerintah tak Hanya Omon-Omon

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan ultimatum bahwa dirinya tidak segan-segan menindak pihak-pihak yang masih bandel. Termasuk, aparat yang tidak berpihak kepada rakyat.

Menurut Prabowo, dirinya sudah memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan di 100 hari kerja pemerintahannya. Namun, bila peringatan itu tidak dihiraukan, maka Prabowo tidak segan menindak tegas yang kemudian dimaknai sebagai reshuffle.

"100 hari pertama ya saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, saya akan tindak," kata Prabowo dalam pidatonya di Resepsi Harlah Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.