Pencopotan baliho pasangan Ganjar dan Mahfud MD di Bali jelang momen kunjungan kerja Presiden Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran tentang netralitas aparat dan pejabat negara pada Pemilu 2024. Meski Presiden Jokowi sudah secara verbal menyatakan netralitasnya, namun publik masih belum sepenuhnya yakin. Mengapa demikian?
Momen ketika petugas Satpol PP melakukan pencopotan baliho bakal capres dan bakal cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Gianyar, Bali viral di media sosial. Momen pencopotan baliho bakal capres dan bakal cawopres Ganjar Pranowo - Mahfud MD ini berdekatan waktunya dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa 31 Oktober 2023.
Publik pun berspekulasi bahwa ada kaitan antara kedua momen itu. PDI Perjuangan memprotes keras pencopotan baliho paslon Ganjar-Mahfud dan juga atribut PDI Perjuangan saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Ginyar, Bali.
PDIP tak menduga kejadian tak menyenangkan ini justru terjadi di Bali yang merupakan 'kandang banteng'. "Bali itu sarangnya banteng, kandangnya banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra membantah adanya pencopotan baliho milik paslon dan parpol tertentu saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Menurutnya petugas hanya menggeser posisi baliho untuk sementara waktu selama ada agenda presiden di Gianyar. Kehadiran aparat di lokasi juga disebutnya sebagai bagian dari prosedur pengamanan Presiden.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," ujar Sang Made Mahendra.
Pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud di Gianjar, Bali tak pelak memunculkan isu netralitas pejabat pada pemilu 2024. Sebab salah satu kontestan Pilpres adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra sulung Presiden Joko Widodo.
Sejatinya, presiden secara verbal sudah menyatakan netralitasnya dan memerintahkan pejabat dan aparat netral. Tapi pada saat yang sama, publik masih butuh diyakinkan lagi ditataran implementasi. Publik tidak bisa hanya menuntut, tapi perlu aktif menjadi pengawas untuk memastikan bahwa netralitas itu berlangsung di lapangan.
