Jakarta: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap lebih dari 4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial kini mendapatkan bansos setelah dilakukan pemutakhiran data. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Hal itu disampaikan Saifullah saat memimpin apel pagi di lingkungan Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). Ia mengatakan pemutakhiran data terus dilakukan sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, dengan pengelolaan data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pemutakhiran ini menjadi sangat penting dan strategis. Dalam rangka pemutakhiran ini, kita banyak membuat saluran. Dan salah satu langkah strategis ya, sesuai arahan Bapak Presiden, itu kita akan menuju ke digitalisasi bansos," kata Saifullah.
Menurut Saifullah, digitalisasi bansos akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan maupun menyanggah data terkait program perlindungan sosial. Langkah tersebut diperlukan karena pemerintah masih menghadapi persoalan akurasi data penerima bantuan.
"Digitalisasi bansos ini tentu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan diri, menyanggah terkait dengan program perlindungan sosial," ujarnya.
Ia menyebut ketidakakuratan data dapat memunculkan dua persoalan, yakni
inclusion error dan
exclusion error. Kondisi tersebut dapat membuat bantuan tidak tepat sasaran karena ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya, atau sebaliknya.
"Jadi kalau sekarang itu banyak perdebatan, kadang-kadang masih ada exclusion error, inclusion error, ada yang menyampaikan bahwa datanya kurang tepat sehingga bantuannya tidak tepat sasaran, semuanya ini kita akomodasi dan kita lakukan langkah-langkah untuk perbaikan dengan membuka partisipasi masyarakat," tutur Saifullah.
Saifullah mengatakan pemerintah berupaya membuka sistem perlindungan sosial agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memperbaiki data. Menurutnya, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan data
penerima bansos.
"Pemerintahnya membuka, datanya juga disampaikan ke masyarakat, masyarakat boleh mengoreksi, boleh memperbaiki," katanya.
Ia menegaskan perbaikan data menjadi penting karena kualitas data akan menentukan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat memastikan bansos diterima keluarga yang memang membutuhkan.
Saifullah kemudian menyebut hasil pemutakhiran data telah membuat lebih dari 4 juta KPM baru masuk sebagai penerima bantuan sosial dalam dua tahun terakhir.
"Alhamdulillah sekarang ini dengan adanya keterbukaan sistem yang dibangun, saluran-saluran yang sudah disiapkan, lebih dari 4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru, sebelumnya belum pernah dapat bantuan, tapi selama dua tahun ini mereka hasil pemutakhiran bisa mendapatkan bantuan sosial," ungkapnya.
Selain digitalisasi, Kemensos juga mendorong keterlibatan ASN sebagai agen perlindungan sosial (Perlinsos). Para ASN diajak berperan dalam mengidentifikasi masyarakat di lingkungan sekitar yang berpotensi berhak menerima bantuan sosial.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus membantu pemerintah memperbaiki data penerima bansos agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
Streaming