Analis Desak PBB dan ASEAN Selesaikan Masalah Kudeta Myanmar

Kondisi di Myanmar semakin parah, pasca kudeta pada Februari 2021 lalu. Analis menyebut bahwa PBB dan ASEAN punya perang penting untuk mendesaknya penyelesaian masalah tersebut. 

"Saya pikir sebagian anggota ASEAN harus bersuara dan menyatakan bahwa sebagai negara anggota ASEAN, mereka paparkan pandangan masing-masing pemerintah," ujar Senior Fellow at Council on Foreign Relations, David Scheffer. 

Dalam sejumlah pertemuan bilateral di tengah Sidang Umum ke-77 PBB di New York, sejumlah pemimpin menunjukkan kekecewaannya terhadap junta militer Myanmar yang dinilai tidak komitmen kepada Konsensus Lima Poin yang disepakati April 2021. 

"Dewan Keamanan PBB harusnya bertemu dan loloskan resolusi di bawah Bab Tujuh, yang akan jatuhkan sanksi ekonomi, embargo senjata, dan merujuk pada Mahkamah Pidana Internasional," ujar Pelapor Khusus PBB isu HAM di Myanmar, Tom Andrews.