NEWSTICKER

BPKH Minta KPK Kawal Pengelolaan Dana Haji

9 January 2023 20:06

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta bantuan atau rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal dana haji. BPKH sebagai pemegang amanah umat dititipkan dana haji untuk mengoptimalisasi dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi korupsi serta mendapatkan saran dan rekomendasi dari KPK. Pada saat biaya haji ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, BPKH akan mendistribusikan biaya tersebut kepada Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen PHU sebagai penyelenggara haji. 

Menurut Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, biaya haji 2022 mencapai Rp98 juta, sedangkan masyarakat membayar sebesar Rp39 juta. Selisih ini dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH ini merupakan tantangan bagi investasi yang dilakukan.
 
Saat ini, BPKH mengelola saldo sebesar Rp165 triliun dengan sebaran bentuk surat berharga syariah negara, penempatan di perbankan dan investasi langsung.

Fadlul menambahkan, BPKH telah melakukan penjajakan dengan syarikah arab saudi untuk memulai bisnis di arab saudi dalam segi transportasi, akomodasi dan makanan. BPKH dalam prosesnya berharap dapat dikawal oleh KPK pada saat BPKH melakukan investasi strategis dalam ekosistem perhajian.

Sementara itu, ketua KPK siap membantu pendampingan harmonisasi undang-undang pengelolaan keuangan haji dan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji sebagai dasar hukum agar selaras dalam investasi pengelolaan kuangan haji.