Kementerian Keuangan dan Menkopolhukam sempat beradu data agregat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, akhirnya Wamenkeu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Mahfud MD.
Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan ada orang dalam di Kemenkeu yang menghambat informasi PPATK kepada Menkeu Sri Mulyani.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, M. Misbakhun, mengatakan seharusnya Mahfud MD menyebut secara definitif orang yang melakukan penghambatan informasi.
"Pak Mahfud harus definitif menyebut, karena Ia mempunyai instrumen yang dapat memperkuat argumentasi beliau. Jadi, jika Dia menyebut anak buah Sri Mulyani menghalang-halangi, harus disebut siapa yang mengehalangi," ujar Misbakhun dalam Primetime News, Metro TV, Sabtu (1/4/2023).
Misbakhun juga mengatakan pemerintah seharusnya menyelesaikan persoalan di internal terlebih dahulu baru berbicara di publik sehingga tidak membuat gaduh masyarakat.
"Perbedaan data itu diselesaikan di tingkat pemerintah, karena mereka tergabung di dalam satu Komite, masa ketua dan sekertaris di pihak yang sama sedangkan anggota ada di pihak yang berlawanan, ini kan tidak bagus dipertontonkan di publik," ujar Misbakhun.
Selain itu, Misbakhun mengingatkan kepada seluruh menteri untuk menjaga harkat dan martabat pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena itu merupakan kewajiban dari seorang menteri.
(M. Khadafi)
