NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Kasus Paniai Belum Selesai

10 December 2022 07:23

Dugaan bahwa pengadilan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Paniai main-main kian mencuat. Vonis bebas yang diketukkan hakim terhadap terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu menguatkan hal itu.

Dalam sidang putusan yang diwarnai dissenting opinion di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/12/2022), majelis hakim yang diketuai Sutisna Sawati menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat. Karena itu, Isak Sattu dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 

Majelis juga meminta seluruh barang bukti dalam kasus tersebut disimpan dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Sebelumnya, jaksa menuntut Isak dengan hukuman 10 tahun penjara. 

Kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, terjadi saat pembubaran unjuk rasa oleh personel militer dan kepolisian. Ketika itu, 8 Desember 2014, masyarakat berdemonstrasi di Polsek dan Koramil 1705/Paniai memprotes dugaan pemukulan terhadap warga.

Dalam menyikapi unjuk rasa, aparat membubarkannya secara paksa dan melepaskan peluru tajam ke ratusan demonstran yang berusaha menyerang. Empat orang tewas dan 10 luka-luka dalam insiden itu yang berujung pada keyakinan telah terjadi pelanggaran HAM berat. 

Negara pun tak tinggal diam. Penyidikan dilakukan, persidangan dilangsungkan. Namun, sejak awal, banyak suara sumbang bahwa penyidikan dan persidangan sekadar formalitas, tidak serius. Sidang yang digelar 15 kali mulai 21 September 2022 itu menghadirkan 36 saksi, dengan perincian 12 dari unsur Polri, 13 TNI, 6 saksi ahli, dan 5 warga sipil. Akan tetapi, untuk warga sipil, cuma dua yang hadir di persidangan, sedangkan tiga lainnya hanya pembacaan berkas acara pemeriksaan.