Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Sugiono mengapresiasi berbagai saran dan kritik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya masukan yang bertujuan untuk perbaikan sangat diperlukan selama disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta serta data yang akurat.
“Apresiasi semua, saya kira semua saran, semua kritik dalam rangka perbaikan itu bagus, baik, tentu saja harus konstruktif, tentu saja juga harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang saya kira akurat.” kata Menlu RI, Sugiono, dikutip dari tayangan Headline News, Metro TV, Kamis, 4 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono menanggapi berbagai masukan mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, termasuk kritik yang sebelumnya disampaikan oleh
Dino Patti Djalal. Menlu menegaskan, pemerintah memandang saran dan
kritik sebagai bagian penting dalam upaya penyempurnaan kebijakan luar negeri nasional.
Namun ia menekankan setiap masukan harus berlandaskan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sugiono menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menjalankan politik luar negeri sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Karena itulah Indonesia perlu aktif hadir dalam berbagai forum dan pertemuan internasional.
Menurut Menlu, Presiden Prabowo juga tetap memegang prinsip seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Indonesia tetap menjaga posisi netral dan menjalin hubungan baik dengan semua negara di tengah
dinamika global yang semakin kompleks.
“Sejak awal Presiden juga menyampaikan bahwa kita adalah negara yang netral. Beliau selalu mengatakan seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah ya itu tadi, kita harus hadir di banyak tempat, kita harus berkawan dengan semuanya, istilahnya kan kita harus gaul, kan gitu.” ucapnya.