Ketua DPD: Dana Transfer Daerah Penting untuk Pemerataan Pembangunan

Jakarta: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyebut dana transfer ke daerah (TKD) bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Sultan dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Ia mengatakan, kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.

“Dana transfer ke daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujar Sultan dalam tayangan Live Event Metro TV. 

Menurutnya, dana transfer perlu diarahkan untuk memastikan masyarakat di daerah mendapatkan pelayanan dasar yang memadai, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sultan juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, serta kualitas perencanaan pembangunan agar pengelolaan anggaran semakin optimal.

Ia menilai pembangunan nasional tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Setiap agenda pembangunan harus terlaksana hingga tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, desa, termasuk wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan.

“Setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan,” katanya.

Sultan menegaskan, hubungan pemerintah pusat dan daerah harus dibangun melalui kolaborasi. Otonomi daerah, kata dia, bukan hadiah, melainkan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas.

“Daerah kuat, Indonesia berdaulat,” ucapnya.