BGN Moratorium dan Audit Dapur MBG: Temukan Data Ganda, SPPG Tak Layak Siap Ditutup

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan komitmen lembaga dalam memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menyatakan siap menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai tidak layak operasional berdasarkan hasil audit intensif yang tengah dilakukan.

Langkah tegas ini diambil seiring dengan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru. Menurut Agustina, langkah ini diperlukan untuk memberikan ruang bagi proses penataan ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap unit yang sudah ada.

Dalam proses pemeriksaan, BGN menemukan adanya ketidaksinkronan data. Awalnya, data virtual account menunjukkan terdapat 27.877 dapur operasional. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan sejumlah data ganda sebanyak 57 entri, sehingga jumlah total terkoreksi menjadi 27.820 dapur.

"Sementara ini kami setop dulu, untuk kami tata ulang," ujar Agustina yang dikutip Headline News pada Selasa, 16 Juni 2026.
 

Baca juga: Bedah Editorial MI - Menegakkan Muruah MBG

BGN menekankan bahwa fokus utama penataan ini bukan pada kuantitas infrastruktur dapur, melainkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Agustina menjelaskan bahwa keberadaan dapur harus mengikuti kebutuhan data anak-anak yang akan diintervensi gizinya.

Sebagai konsekuensi dari penataan ulang ini, sejumlah dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan operasional berpotensi untuk digabung (merger) atau bahkan ditutup sepenuhnya.

Guna memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, BGN tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penyusunan basis data medis dan kesehatan yang akurat. Selain itu, BGN juga menggandeng ahli gizi untuk memastikan standar nutrisi yang diberikan sesuai dengan teori dan kebutuhan tumbuh kembang anak.

"Maka yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted, betul-betul yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut," pungkas Agustina.