Bedah Editorial MI: Ungkap Akar Masalah Prahara Agustus

Persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan 16 tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) guna membentuk sebuah badan atau tim independen untuk menginvestigasi rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus, patut diapresiasi. Apa yang dijanjikan Kepala Negara itu tidak bisa dianggap sebagai angin lalu yang terlupakan seiring waktu berlalu.

Perkataan Presiden harus termanifestasikan, bukan sekadar menjadi konsep belaka. Komitmen itu menjadi bukti bahwa Presiden mendengarkan suara masyarakat, sekaligus komitmen pada transparansi. Sebab, Kepala Negara bisa saja menyerahkan penanganan kerusuhan itu kepada aparat hukum di bawahnya. Pelibatan tim independen menunjukkan keinginan untuk terbuka agar masyarakat bisa turut mengawasi. 

Pemberian ruang pada pengawasan oleh publik tentu memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara. Hal itu penting untuk mencegah konflik makin melebar. Bagi publik, kehadiran tim independen dapat memberikan hasil investigasi yang objektif terhadap kerusuhan yang menewaskan setidaknya 10 anak bangsa di samping korban luka, warga ditahan, kerusakan fasilitas umum, kerugian harta benda, hingga trauma sosial yang mendalam itu.

Kepercayaan masyarakat tentu akan lebih kuat kepada tim independen ketimbang bila ditangani oleh aparat negara yang justru masuk dalam pusaran peristiwa kerusuhan. Tim independen juga diharapkan mampu mengurai akar dari sengkarut peristiwa prahara di akhir Agustus itu. Tragedi itu tentu terjadi karena banyak sebab dan aktor. 

Investigasi tim independen juga mesti bisa memilah mana aktor intelektual dan mana yang sebenarnya hanya berperan sebagai pelaksana. Apalagi, dari kisah penyelidikan sejauh ini, tidak sedikit perusuh yang merusak dan menjarah di sejumlah tempat, termasuk Jakarta, justru digerakkan dari luar daerah itu. Siapa penggerak utamanya, itulah yang menjadi pertanyaan publik yang mesti mendapatkan jawabannya.
 

Baca juga: 6 Lembaga Bentuk Tim Pencari Fakta Demo Rusuh

Sepanjang akar masalah tidak terungkap, kerusuhan serupa bisa terulang kembali sewaktu-waktu. Tim investigasi bukan hanya bekerja untuk masa lalu, melainkan juga untuk masa depan.

Tim independen diperlukan untuk mengidentifikasi pihak utama yang berkonflik sehingga solusi yang dihasilkan tidak sekadar represif, seperti pemidanaan atas mereka yang tersirap akibat psikologi kerumunan massa.

Dengan begitu, publik dan negara memiliki harapan besar dan tinggi akan kehadiran tim independen tersebut. Transparansi hasil kerja tim independen, jika itu yang dikedepankan, akan memuaskan publik, yang pada gilirannya akan berbuah pada kepercayaan yang tinggi kepada negara. 

Karena itu, masyarakat berharap tim itu akan diisi oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam persoalan integritas, independensi, kepakaran lintas bidang, kemampuan investigasi, bernyali, dan tentunya beradab. Singkatnya, hanya yang terbaik yang bisa mengisi badan independen. 

Jangan memberi ruang siapa pun yang pernah tersandung kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau terafiliasi dengan politik praktis masuk menjadi anggota tim. Tutup celah orang-orang yang teridentifikasi misogini, rasis, ataupun tidak berempati terhadap korban memasuki tim tersebut. 

Peristiwa akhir Agustus lalu itu menjadi ujian bagi negara beserta aparaturnya untuk berkomitmen kuat bagi penegakan martabat kemanusiaan dan muruah bangsa. Jangan sampai menjadikan tim independen sekadar simbol dan formalitas politik, yang seakan menjadi jargon kosong tanpa memiliki kemampuan untuk mengakses data, saksi, maupun dokumen. 

Jangan sampai lampu hijau pembentukan tim independen dari Presiden Prabowo justru dijadikan lampu merah oleh mereka yang ada di level bawahnya. Kalau seperti itu, tim independen hanya akan menjadi peredam tekanan publik dan sekadar menjadi pelipur lara sesaat. 

Publik harus terus memantau pembentukan dan kerja tim independen itu hingga tuntas. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Presiden berkomitmen menjadikan laporan tim independen itu nantinya sebagai dasar dalam membuat kebijakan, bukan sekadar arsip yang ditampilkan di situs milik negara, lalu disimpan di laci selamanya.