Proses Penegakan Hukum Diminta Tidak Kedap dari Publik
2 December 2016 19:26
SHARE NOW
URL Berhasil di Salin
Proses hukum terkait kasus penistaan agama yang membelit Ahok diminta tidak kedap dari publik. Tetapi, menurut Ketua Harian Tanfidziah PBNU Robikin Emhas, kontrol publik tidak boleh menjurus pada intervensi.