Suara Perlawanan dari Kampus

Kondisi kehidupan demokrasi di Indonesia yang dinilai sejumlah kalangan semakin buruk membuat sejumlah guru besar di beberapa kampus kembali bersuara. Dari kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) bahkan muncul suara seruan digelarnya pengadilan rakyat, menyusul tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang ada sebagai mana seharusnya. 

Puluhan guru besar, dosen, dan budayawan, berkumpul di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Mereka antusias mengikuti pertemuan bertajuk "Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi". 
 
Para pengajar dan pemikir kampus ini menyatakan resah dengan situasi politik terkini di Indonesia, yang menurut mereka, kian menjauh dari cita-cita kemerdekaan, dan cita-cita reformasi. Karena itu para cendekiawan ini mengajak semua elemen masyarakat bergerak.
 
Salah satu aspek yang menjadi keprihatinan besar kaum cerdik pandai ini adalah munculnya politik dinasti yang dipraktekkan semakin terang-terangan. Karena itu, para civitas akademika UGM mengajak semua pihak untuk tidak memberi ruang bagi suburnya politik dinasti. Hal senada juga disampaikan mantan Wakil Ketua KPK Busyro Moqoddas.

Gerakan moral untuk mengingatkan penguasa yang dimulai dari kampus UGM ini bukan yang pertama. Gerakan serupa sebelumnya pernah dilakukan pada 31 Januari lalu. Namun, alih-alih mendengarkan seruan dari para cendekiawan ini, pihak pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak terlihat menganggap penting peringatan tersebut.

Dalam lintasan sejarah politik Indonesia, suara cendekiawan dan insan kampus selalu menjadi peringatan tentang kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja.  Karena itu, seruan keprihatinan dan peringatan dari para kaum cendekiawan di UGM dan UI ini bukan pernyataan biasa yang bisa diabaikan begitu saja.