Pengamat Menduga Ada Korupsi Pembangunan Jalan di Lampung

Realisasi APBD Lampung yang mencapai Rp7,38 triliun menimbulkan kecurigaan adanya dugaan korupsi yang dilakukan pemerintah setempat. Dugaan itu muncul lantaran pembangunan jalan dan irigasi tidak maksimal.

"Saya menduga itu ada korupsi dalam biaya pembangunan dan irigasi di wilayah Lampung," ucap Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, dalam program Primetime News Metro TV, Jumat (5/5/2023).

Agus meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) meneliti aliran dana tersebut. Agus menilai rasanya tidak mungkin dari anggaran yang dikeluarkan, tetapi pembangunan jalannya masih belum maksimal.

Agus menekankan harus dilakukan audit secara menyeluruh. Nantinya, hasil audit itu dikirimkan ke Menteri PUPR dan disampaikan ke Presiden Jokowi. Hal itu supaya mencegah adanya kecurigaan.

"Jika hasil auditnya tidak sesuai, ya harus ditelusuri ke mana aliran dana itu," jelasnya.

Agus kurang setuju deggan pendapat Jokowi yang menyebut pembangunan jalan akan diambil oleh pemerintah pusat. Pasalnya, akan menimbulkan kecemburuan dari wilayah lain yang juga mengalami kerusakan jalan.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, sebanyak hampir 50% jalan di kabupaten yang ada di Lampung mengalami kerusakan sedang hingga berat. Tak hanya di kabupaten, jalan nasional dan provinsi pun masih ada kerusakan, meski pun tak sebanyak di kabupaten.

Faktanya, dana realisasi APBD Lampung menjadi yang tertinggi dari wilayah lainnya, yakni 95?ngan nominal Rp7,38 triliun. Namun, dana yang digunakan untuk untuk pembangunan jalan dan irigasi hanya Rp72 miliar. Angka itu berbanding terbalik dengan dana yang dipakai untuk belanja pegawai yang mencapai Rp2,14 triliun.