NEWSTICKER

Polemik Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

30 December 2022 20:42

Pemilu 2024 berpeluang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Menanggapi wacana proporsional tertutup, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai, Ketua KPU Hasyim Asy'ari melampaui batas wewenang. 

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menegaskan, wacana untuk kembali ke pemilu sistem proporsional tertutup adalah kemunduran berdemokrasi. Hal tersebut hanya ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dalam kehidupan politik.

Legislator NasDem itu juga menyatakan sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem yang sebelumnya yakni sistem proporsional tertutup. Willy juga mengingatkan, jika kita menggugat oligarki maka sistem pemilu tertutup justru representasi dari hal tersebut.

Selain itu, Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, pernyataan Ketua KPU sangat tidak pas karena sistem Pemilu yang berlaku saat ini adalah sistem proporsional terbuka. 

Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon menegaskan, keputusan KPU saat ini masih sesuai dengan undang-undang No.7 tahun 2017. Ia menjelaskan, pernyataan Ketua KPU itu hanya sebatas informasi perkembangan yang terjadi soal penyelenggaraan Pemilu, termasuk informasi-informasi soal tahapan Pemilu di Mahkamah Konstitusi. 

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan, ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Hasyim mengungkapkan, sistem tersebut sedang dibahas melalui sidang di Mahkamah Konstitusi. 

Diketahui, sistem proporsional tertutup pernah diberlakukan di Indonesia sebelum Pemilu 2004. Dengan sistem ini, nantinya masyarakat hanya memilih partai politik yang berkontestasi dalam pemilu tanpa mengetahui siapa anggota legislatif  yang akan megisi kursi parlemen. Hal ini dinilai kurang demokratis karena calon legislatif tidak langsung dipilih oleh rakyat. 

Meski begitu, Pengamat Politik UPH Emrus Sihombing mengatakan, penggunaan sistem proporsional tertutup mampu menekan politik uang yang sudah menjadi budaya di politik Indonesia.