KPU Didesak Luruskan Isu Manipulasi Hasil Verifikasi Faktual Pemilu 2024

Mantan Komisioner KPU, Ilham Saputra menilai KPU belum menjalankan tahapan Pemilu secara transparan sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal inilah yang menyebabkan adanya dugaan pelanggaran soal ketidaksesuaian data rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi.

"Dalam pelaksanaan demokrasi, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjalankan tahapan (verikasi data peserta Pemilu 2024) secara tranparan. Saat ini saya melihat KPU belum secara penuh transparan terhadap persoalan ini (dugaan manipulasi data verifikasi faktual peserta Pemilu 2024)" jelas Mantan Komisioner KPU, Ilham Saputra, Rabu (14/12/2022).

Ilham menjelaskan KPU harus bisa meluruskan isu temuan dugaan kecurangan berupa manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. KPU harus mampu menjawab dugaan ini dengan bukti-bukti yang ada 

"Saya kira KPU harus menjawab (dugaan publik) lebih detail lagi, melakukan pembuktian-pembuktian dengan data-data yang ada di buka, sehingga sangkaan itu bisa terjawab dengan baik," lanjutnya.

Ilham menegaskan bila KPU tidak segera melakukan klarifikasi soal isu manipulasi data dalam proses verifikasi faktual dari parpol peserta Pemilu 2024 akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.

"Yang menjadi persoalan, kalau ini tidak di jawab dengan detail akan menjadi berkurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu (KPU) dan ini sangat berbahaya karena masih banyak tahapan-tahapan lain yang akan dijalankan leh KPU," jelasnya.