Taliban Batasi Perempuan Afghanistan Dapat Pendidikan Tinggi

Media asing melaporkan bahwa sejak Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan tahun lalu, universitas di negara itu telah menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pemisahan gender. Banyak remaja perempuan Afghanistan dilarang mengenyam pendidikan menengah. Selain itu, perempuan juga dibatasi dari beberapa pekerjaan, serta dilarang masuk ke taman dan pusat kebugaran.

Menteri Pendidikan Tinggi pemerintah sementara Afghanistan mengeluarkan perintah ke semua universitas negeri maupun swasta agar segera menangguhkan pendidikan siswa perempuan dan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Komunitas internasional mengecam keputusan pemerintah sementara Afghanistan menangguhkan pendidikan tinggi bagi perempuan di negara tersebut. 

Menurut laporan media asing, pada 20 Desember lalu juru bicara Kemenlu AS Ned Price mengatakan bahwa AS sedang berkoordinasi dengan sekutunya dan bermaksud mengambil tindakan terhadap Taliban yang berkuasa di Afghanistan. 

Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut keputusan tersebut sebagai aksi pelanggaran janji dan langkah yang sangat meresahkan oleh Taliban. Kuasa Usaha Afghanistan Naseer Ahmed Faiq mengatakan di PBB bahwa pengumuman tersebut menandai titik terendah baru dalam pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar dan universal untuk seluruh umat manusia.

Seperti diketahui, kursi PBB Afghanistan masih dipegang oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh mantan Presiden Ashraf Ghani, meskipun ada permintaan Taliban untuk mewakili negara itu di PBB, yang baru-baru ini ditangguhkan lagi.