Ketua BAKN DPR RI Dorong Evaluasi Menyeluruh Skema Subsidi Pupuk

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong evaluasi  menyeluruh terhadap skema subsidi pupuk yang telah berlangsung selama lebih dari 35 tahun. Ia menyebut skema cost plus yang selama ini digunakan dinilai inefisiensi dalam mekanisme subsidi.

Andreas menjelaskan penghitungan subsidi cost plus tidak lagi relevan, lantaran didasari pada biaya produksi ditambah margin perusahaan. Ia mengungkapkan inefisiensi tersebut diindikasikan melalui temuan IPK dan pendalaman holistik terhadap kinerja industri pupuk nasional. 

Sumber inefisiensi disebut bukan hanya berasal dari internal PT Pupuk Indonesia, namun juga dipengaruhi oleh kebijakan yang sudah lama tidak relevan. Akibat skema yang berlaku saat ini, pabrik-pabrik pupuk yang sudah berusia tua tetap berproduksi meski biayanya tinggi, lantaran mereka tetap mendapatkan margin dari subsidi.

"Atas dasar itu maka kita ingin ini dilakukan evaluasi skema ini, sehingga salah satu skema yang bisa dilakukan adalah misalkan dengan mekanisme perubahan menjadi dibandingkan dengan harga pasar. Jadi mekanisme subsidinya, itu berdasarkan harga mekanisme pasar," ungkap Andreas usai menghadiri rapat paripurna DPR RI ke-10 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. 

Andreas Eddy mendorong perubahan ke skema subsidi berbasis harga pasar agar produksi dapat dialihkan ke pabrik-pabrik yang lebih modern dan efisien. Selain itu, ia mengusulkan sebagian subsidi dialokasikan untuk investasi pembaruan pabrik agar biaya produksi menurun. Lewat skema baru ini, harga eceran pupuk ditargetkan dapat turun setidaknya 20%, sehingga petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. 
 

Baca juga: Menkeu Dapat Deadline 6 Bulan Benahi Subsidi Salah Sasaran

Di sisi lain, ia juga menekankan perlu adanya perbaikan mekanisme pembiayaan, termasuk penanganan biaya bunga di awal untuk mendukung efisiensi industri. Menurutnya, perubahan ini membutuhkan koordinasi antar kementerian mulai dari Kementan, Kemenkeu, BUMN hingga Pupuk Indonesia. 

Sebagai tindak lanjut, pemerintah dikabarkan akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mengatur skema subsidi baru tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu menjamin penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran dengan harga lebih efisien.

Ia menegaskan salah satu langkah pentingnya adalah validasi data e-RDKK, yang selama ini menjadi dasar penetapan kebutuhan pupuk bagi petani penerima subsidi. Data tersebut belum pernah divalidasi secara independen dan pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan keakuratannya. 

"Dengan demikian data ini bisa lebih tepat sesuai dengan target yang diinginkan oleh target sasaran penerima pupuk yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tujuannya adalah ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita," jelas Andreas.

Dengan validasi ini, pemberian subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan petani. Pertemuan Ketua BAKN DPR RI diharapkan mampu menjadi solusi untuk menjamin penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran dengan harga lebih efisien.