Yusril: Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Yusril, surat Gibran secara tegas menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri.

Yusril mengatakan telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada MPR. Dalam surat tersebut, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

"Pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri," kata Yusril dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis 12 November 2026.

Yusril menjelaskan, pernyataan berhenti tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain karena merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.

Karena itu, menurut Yusril, MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menentukan setuju atau tidak setuju terhadap surat pengunduran diri Gibran. MPR cukup menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri tersebut.

Yusril menjelaskan, MPR nantinya akan menggelar sidang untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Setelah itu, pimpinan MPR secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.

Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Yusril menambahkan, koordinasi antara Presiden dan MPR diperlukan untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Namun, ia menegaskan pertemuan yang dilakukan bukan merupakan sidang untuk meminta persetujuan atas keputusan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

“Ini merupakan rapat konsultasi mengenai penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri Wakil Presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR serta kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman Wakil Presiden. Jadi, koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Yusril.