NEWSTICKER

Jokowi Larang Ekspor CPO, Komisi II DPR: Ingat Devisa & Nasib Petani Sawit

23 April 2022 18:45

Pemerintah berusaha keras agar pasokan minyak goreng  di dalam negeri kembali lancar dan harganya terjangkau. Caranya dengan melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan bahan baku utama minyak goreng. Larangan eksport berlaku efektif mulai 28 April hingga waktu yang ditentukan kemudian. 

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam, kebijakan larangan eksport CPO adala langkah tepat sebagai solusi jangka pendek. Bila penerapannya terlalu lama, bahkan hingga berbulan-bulan, malahan bisa menjadi pukulan bagi 2,6 juta petani kelapa sawit, pekerja perkebunan dan pabrik pengolahan bahkan merugikan keuangan negara akibat hilangnya devisa yang dihasilkan dari eksport CPO.

“Maka tak perlu lama-lama, cukup dua bulan. Kalau perlu 2-3 minggu pekan saja,” kata Mufti dalam Prime Time News Metro TV, Sabtu (24/4/2022). 

Selama masa penghentian ekports, pemerintah dan pengusaha harus kembali merumuskan mekanisme pemenuhan aturan Domestic Market Obligation (DMO) yang fair berikut sanksi bagi pelanggarnya serta penetapan Domestic Price Obligation (DPO) agar harga minyak goreng dapat terjangkau kembali.

“Jika sudah ketemu dan bisa dikonsolidasikan harganya, ini bisa dipercepat untuk ekspor kembali. Devisa kembali didapat dan petani kita terselamatkan,” pungkasnya.


(Suryani Wandari Putri Pertiwi)