Siswi Disabilitas Kurang Mampu di Banjarnegara Masuk Desil 9

Ketidaktepatan data penetapan desil sosial ekonomi dialami oleh Amanda Embun Widianti, seorang siswi penyandang disabilitas asal keluarga kurang mampu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam data sensus ekonomi terbaru, ia justru tercatat masuk ke dalam Desil 9.

Siswi kelas 10 B SLB Negeri Mandiraja tersebut sehari-hari tinggal bersama nenek dan kerabatnya. Ayah Amanda bekerja sebagai buruh serabutan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap, sedangkan ibunya telah berpisah dari keluarga.

Pihak keluarga mengaku terkejut atas perubahan status desil tersebut. Padahal, dua bulan sebelum sensus ekonomi dilakukan, keluarga Amanda masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Pihak keluarga telah mendatangi pemerintah desa untuk mengajukan penurunan status desil, namun hingga kini belum mendapat kepastian informasi.

"Saya pribadi kaget. Orang untuk dua bulan kemarin kita masih dapat bantuan. Tapi setelah ada yang datang sensus ekonomi, tiba-tiba desil naik jadi Desil 9. Kaget kita. Kita juga sudah sempat komunikasi sama pemerintah desa. Pemerintah desa juga enggak tahu kalau sensus itu bisa ngerubah tingkatan desil. Kita sudah mencoba pengajuan untuk penurunan desil, cuma sampai saat ini belum ada informasi yang lebih lanjut,” ujar ayah Amanda, Destrio Widiatmo dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Rabu, 9 September 2026.
 

Pihak SLB Negeri Mandiraja menilai penetapan Desil 9 sangat tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi Amanda yang sebenarnya. Sekolah telah mengusulkan nama Amanda beserta 30 siswa lainnya untuk mendapatkan bantuan melalui Sentra Purwokerto Dinas Sosial. Pihak sekolah berharap data desil tersebut segera dievaluasi agar bantuan pendidikan dapat diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan.

“Untuk saudara Embun ini sudah kami ajukan untuk mendapatkan bantuan melalui Sentra Purwokerto Dinas Sosial. Dan itu pun atas dasar permohonan dari Dinas Sosial atau Sentra Purwokerto untuk kami mengajukan daftar nama-namanya sebanyak 30 siswa. Dan karena itu kami tidak punya hak untuk menentukan anak-anak siapa yang bisa,” ujar Kepala SLB Negeri Mandiraja, Ruslan Abdul Ghoni.