Jombang: Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Jember secara tegas menolak larangan melepas jilbab oleh paskibraka putri pada peringatan HUT RI ke-79. Larangan penggunaan jilbab dinilai tidak melambangkan kebhinekaan.
Ketua PPI Jember Septha Yoga mempertanyakan alasan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) yang mengutamakan keseragaman. Menurutnya, pernyataan itu tidak mencerminkan keberagaman Indonesia yang selama ini telah berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu, PPI Jember tetap berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. Perpres itu tidak menyebutkan adanya pelarangan pemakaian jilbab bagi petugas paskibraka putri.
"Tidak ada larangan dan tidak ada yang mengharuskan," ujar Septha, dikutip Kamis, 15 Agustus 2024.
Sebelumnya, dugaan Paskibraka perempuan yang beragama Islam untuk mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Hal ini mendapat sorotan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis.
Dia menyatakan dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak pancasilais.
“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Cholil dari laman resmi MUI.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi membantah meminta 18 anggota Paskibraka putri 2024 tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024. BPIP menyebut mereka secara sukarela melepas jilbab untuk mengikuti aturan yang ada.
"BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Kepala BPIP, Yudian Wahyudi.
Yudian menyebut pelepasan jilbab hanya bersifat sementara saat pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan. Di luar itu, Paskibraka memiliki kebebasan dalam berpenampilan.
Streaming