Bansos Jangan Diklaim Sepihak dan Dipolitisasi

Penyaluran bantuan sosial bagi warga di masa kontestasi Pemilu dinilai rentan untuk dipolitisasi dengan diklaim sebagai program kerja dari pihak tertentu. Pemerintah pun diminta menyetop sementara proses penyaluran Bansos hingga selesainya Pemilu serentak 2024. 

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos sampai kotestasi Pemilu 2024 selesai. Ganjar menegaskan, agar Bansos dipisahkan dari politik dan jangan dipolitisasi karena bantuan sosial merupakan hak seluruh rakyat.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, pelaksanaan program Bansos mendapat persetujuan dari DPR setelah diusulkan oleh pemerintah dan secara sektoral pihak Kemensos telah menyiapkannya menjadi hal yang rutin. Namun di tahun politik ini, menurut Ganjar, akan ada pihak-pihak tertentu yang akan mengklaim program pembagian Bansos tersebut. 

"Kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah, saya kira baik," kata Ganjar.

"Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi kuat. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka. Tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki," sambungnya. 

Presiden Joko Widodo sempat memeriksa langsung proses penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino di salah satu kantor pos di Jawa Timur. Presiden Jokowi memastikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan sejak September lalu sebanyak 10 kilogram setiap bulannya telah tersalurkan dengan baik. 

"Di beberapa tempat saya cek mengenai pembagian BLT El Nino, saya lihat semuanya lancar. Sudah menerima semuanya. Saya cek juga apakah sudah terima beras 10 kilogram dimulai September, Oktober, November, Desember semuanya sudah terima," kata Presiden Jokowi. 

Sebelumnya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran Bansos sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. Hal itu harus dilakukan guna menghindari kecurigaan publik terkait penyaluran Bansos yang disebut akan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu. 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginstruksikan agar program Bansos beras dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang dan disalurkan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tahap pertama penyaluran bansos beras dilakukan pada April 2023 lalu, sementara tahap kedua penyalurannya pada September 2023. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, perpanjangan bantuan pangan beras tersebut telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam dan meminta masyarakat ikut mengawasi proses penyalurannya agar tepat sasaran dan tidak bermuatan politik.