Megawati: Penguasa Saat Ini Seperti Orde Baru

Sindiran keras terhadap penguasa kembali terlontar. Sindiran tersebut kini berasal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir soal situasi politik saat ini. 

Megawati mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya bertindak seperti penguasa orde baru. Hal tersebut diutarakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar - Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa, Senin, 27 November 2023.

"Mengapa republik ini penuh dengan pengorbanan? Tahu tidak mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman orde baru," ujar Megawati.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut ketua umumnya mencoba untuk mengingatkan penguasa negara saat ini untuk tidak mengembalikan suasana layaknya masa orde baru. Terlebih, menjelang kontestasi Pemilu Damai 2024.

Masinton menegaskan komitmen demokrasi harus berjalan stabil menuju Indonesia yang lebih baik. "Ada keresahan yang sama tentang 25 tahun perjalanan reformasi ini, maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah mengukuhkan tentang komitmen reformasi dan demokrasi," ujar Masinton.

Di lain pihak, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi tidak sependapat dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hasan menyebut pemerintah saat ini justru berbeda 180 derajat dengan zaman orde baru.

"Menurut saya 180 derajat berbeda dengan orde baru. Enggak akan ada Pilpres dengan tiga kandidat seperti sekarang yang tiga-tiganya merupakan bagian dari pemerintahan," kata Hasan Nasbi.

Pengawat politik Hendri Satrio mengatakan DNA perlawanan Megawati yang disalurkan melalui PDIP adalah warning yang baik untuk memperingatkan negara bersikap netral. Mengajak warga negara mengawal semangat reformasi, yakni membatasi kekuasaan pemimpin negara. 

"Semangat reformasi adalah membatasi kekuasaan pemimpin negara dan itu adalah inti dari reformasi yang kemudian coba hari ini untuk diulang dengan kemunculan-kemunculan nepotisme. Kemudian sebuah proses demokrasi yang tidak wajar dan tidak patut," ungkap Hendri