Kericuhan Warnai Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada 2024

Kericuhan dan saling bentrok mewarnai proses pengundian nomor urut kontestan Pilkada 2024. Pengundian nomor urut ini berlangsung Senin, 23 September 2024.

Aksi lempar bambu dan batu mewarnai pengambilan nomor urut yang berujung ricuh antar kedua kubu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Pekalongan, Jawa Tengah. 

Tidak hanya itu, adu mulut yang terjadi di depan Kantor KPU, Kabupaten Pekalongan, terus mengiringi antara dua kubu masa pendukung masing-masing pasangan calon yang saling berhadapan.

Ratusan petugas keamanan dari polisi dan TNI yang sudah berjaga di lokasi pun langsung melerai emosi dua ribuan massa agar tidak semakin meluas. 

Kerusuhan antara dua kubu pendukung paslon ditenggarai berawal dari dua kubu yang saling geber motor berknalpot brong saat mengantarkan paslon yang akan melakukan sesi pengambilan undian nomor urut di KPU setempat. 

Kericuan juga terjadi saat rapat pleno pengundian nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang berlangsung di Kota Pekanbaru. Kemudian, pengundian sempat terganggu karena keributan antar pendukung calon gubernur.

Pertemuan yang awalnya berjalan lancar diwarnai kericuhan karena pendukung salah satu Calon Gubernur Riau mendatangi meja Ketua KPU Riau. Pendukung tersebut menyatakan keberatan adanya atribut paslon dalam rapat pleno. Kericuhan puluhan relawan dan kader partai ini berhasil dihentikan oleh petugas keamanan yang bertugas.

Dalam rapat pengundian nomor urut ini, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto mendapatkan nomor urut 1. Sementara M Nasir-HM Wardan nomor urut 2 dan Syamsuar-Mawardi Saleh nomor urut 3.
 

Baca juga: Demonstrasi di KPU Papua Barat Daya Berujung Ricuh

Sementara di Aceh, salah satu pendukung paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam menggelar aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam. 

Kericuhan ini dipicu oleh keputusan KIP setempat yang tetap melanjutkan tahapan pencabutan nomor urut pada tahapan Pilkada 2024-2029. Aksi massa yang semula berjalan damai memanas akibat putusan KIP yang dinilai mengingkari akan menunda pencabutan nomor urut paslon hingga mendapatkan keputusan dari piak KPU RI terkait kontroversi aturan konun tentang persyaratan paslon.

Massa yang tersulut emosi kemudian terlibat aksi dorong yang merobohkan pagar kantor KIP setempat. Aparat keamanan yang berjaga langsung menembakkan water canon yang disusul gas air mata ke arah massa.