Mendagri: Pilkada Langsung Hambat Pembangunan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganggap pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menghambat pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Menurut Tito, Pilkada langsung kerap membuat hubungan antara Gubernur dan Bupati atau Walikota tak akur karena urusan politik.

Tito menyebut perbedaan partai politik para Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidak kompakan. Baginya situasi Itu menyebabkan pembangunan tak optimal dan merugikan masyarakat.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan pernyataan Mendagri Tito Karnavian tersebut. Peneliti Perludem Haykal menyebut evaluasi Pilkada harusnya dilakukan menyeluruh dan bukan parsial apagi dengan mencontoh pemerintahan PJ kepala daerah yang dinilai lebih berkesinambungan dibandingkan dengan hasil pilkada. Haikal mengingatkan Pilkada juga merupakan bagian dari proses rekrutmen politik yang menjadi regenerasi kepemimpinan nasional.

"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan melakukan pembangunan tanpa ada hambatan politik karena karena kalau yang kita alami selama ini seringkiali terjadi hubungan yang kurang harmonis antara Gubernur dengan Bupati Walikota apalagi kalau partainya berbeda satu partai yang sama juga belum tentu kompak satu partai rivalitas apalagi kalau partainya berbeda ada hambatan politis di sana itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," tutur Mendagri Tito Karnavian.

"PJ ini tidak ada dia (hambatan politis) karena mereka bukan partai politik, mereka birokrat sehingga harusnya enggak perlu terjadi konflik politik" ungkap Tito

"jadi Pilkada ini itu berdampak kepada proses regenerasi kepimpinan nasional salah satu Buktinya adalah Pak Presiden Joko Widodo yang telah melewati proses rekrutmen politik dari tingkat kota gubernur hingga menjadi seorang presiden jadi kalau kita menghapuskan Pilkada ini itu juga akan berdampak kepada proses regenerasi kepimpinan nasional," jelas Haykal.

"maka dari itu menurut kami seharusnya presiden dan pemerintah lebih fokus untuk kemudian melakukan kajian yang mendalam dan mencari jawaban atas permasalahan yang ada dan melakukan perbaikan sistemik jangan kemudian kita mengganti sistem hanya karena suatu klaim yang kebenarannya juga masih perlu dikaji lebih dalam dan juga divalidasi," ungkap Haykal.