Jakarta: Isu mengenai kemungkinan reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat ke permukaan. Namun, hingga saat ini, Istana menegaskan belum ada keputusan resmi terkait hal tersebut.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa isu perombakan kabinet yang beredar masih bersifat spekulatif dan berasal dari pihak luar. Ia menegaskan, keputusan untuk mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
"Reshuffle itu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa yang terkena reshuffle, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," ujar Hasan dikutip dari Prioritas Indonesia Metro TV pada Rabu, 4 Juni 2025.
Hasan juga mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo saat upacara Hari Lahir Pancasila. Saat itu, Presiden menyebutkan bahwa pejabat negara yang tidak mampu bekerja dengan baik sebaiknya mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menterinya. Evaluasi mencakup efektivitas kerja, integritas, hingga kemampuan membangun komunikasi publik dan internal.
Beberapa nama sempat dikaitkan dengan isu
reshuffle, seperti Menteri Kesehatan (Menkes)
Budi Gunadi Sadikin dan Menkominfo
Budi Arie Setiadi. Menkes beberapa waktu lalu mendapat desakan mundur dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Serta, Budi Arie yang disinyalir ikut keterlibatannya dalam judi
online. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Presiden.
Dalam tujuh bulan masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto baru melakukan satu kali pergantian menteri. Publik pun kini menanti apakah akan ada langkah
reshuffle lanjutan dalam waktu dekat.
(Tamara Sanny)
Streaming