KPK mengungkap ada sekitar Rp523 miliar uang negara dikeluarkan setiap bulannya untuk menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
Dugaan kebocoran dana bansos senilai setengah triliun lebih terungkap dari hasil pemaparan KPK di hadapan Menteri Sosial, Tri Rismaharini di Gedung Merah Putih KPK. KPK menyebutkan semuanya tentang penyaluran dana bansos yang tidak tepat sasaran akibat data penerima bansos yang bermasalah.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan terdapat 493 ribu penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan 23,8 ribu di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN).
Sementara Menteri Sosial, Tri Rismaharini tidak memungkiri ketidakakuratan data membuat penerima bansos tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Risma menegaskan kasus-kasus seperti ini banyak dijumpai di sejumlah daerah.
Pihaknya memastikan akan menindak tegas jika menemukan ada permainan data yang dilakukan oleh pendamping bansos Kementerian Sosial.
