NEWSTICKER

Menanti Upaya Konkret Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

13 January 2023 06:56

Berdasarkan laporan tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM), Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi dalam berbagai peristiwa di masa lalu, Jokowi juga menyesalkan adanya pelanggaran HAM tersebut.

Pengakuan tersebut merupakan satu dari 11 poin rekomendasi tim non yudisial. Rekomendasi lain dari PPHAM yakni Pemerintah harus membuat kebijakan untuk menjamin tidak terulangnya peristiwa pelanggaran HAM berat.

Presiden Jokowi merespons hal tersebut dengan berjanji untuk berupaya dengan sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak kembali terjadi di Indonesia. Menko Polhukam, Mahfud MD juga diperintahkan untuk mengawal upaya konkret Pemerintah tersebut.

Poin rekomendasi yang paling penting yakni memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat. Namun, tim non yudisial tidak merinci bagaimana pemulihan tersebut dilakukan. 

Bahkan, tim yang dibentuk dengan Keppres No.17 Tahun 2022 menyatakan pemulihan tidak masuk dalam cakupan mandat tim. Sehingga soal upaya bagaimana nantinya upaya pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM berat masih belum jelas.