Prabowo: Ekonomi Indonesia Peringkat ke-7 Dunia Berdasarkan PPP

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai ekonomi terbesar di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. Prabowo menilai posisi tersebut menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia, meski pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan kekayaan negara dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dari Purchasing Power Parity (PPP). Berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia. We are the seventh biggest economy in the world. We are strong,” kata Prabowo dalam sambutannya  pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV. 

Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober 2026, nilai PDB Indonesia mencapai USD5,48 triliun dalam dolar internasional. 

Prabowo juga menyoroti kemampuan pelaku usaha kecil dalam menghasilkan produk bernilai tambah. Ia mencontohkan produk telur kering yang dapat bertahan hingga belasan bulan dan kembali menjadi telur setelah diberi air.

“Saya tadi lihat di gerai-gerai di depan, kemampuan pengusaha-pengusaha bukan pengusaha besar, pengusaha kecil, mampu membuat telur yang dikeringkan, bisa bertahan belasan bulan. Tinggal dikasih air, jadi telur lagi. Putihnya telur, kuningnya telur, kita mampu,” katanya. 

Selain itu, Prabowo menyebut petani kopi Indonesia telah mampu mengekspor kopi berkualitas. 

“Pengusaha, petani kopi sudah ekspor kopi-kopi bagus. Kita sekarang punya benih kopi yang bisa ditanam di rawa dan gambut,” kata Prabowo. 

Meski menyatakan Indonesia memiliki kekuatan dan kekayaan, Prabowo menegaskan tantangan pemerintah adalah mengelola potensi tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” ujarnya.

Prabowo turut menyoroti pengelolaan ekonomi Indonesia selama ini. Ia menilai filosofi ekonomi yang diterapkan belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan meminta semua pihak berani melakukan koreksi.

Ia juga menyatakan pemerintah berupaya mengembalikan arah kebijakan ekonomi pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Menurut Prabowo, proses perbaikan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan.

“Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyinggung pembenahan badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyebut pemerintah melakukan konsolidasi dan menutup sejumlah BUMN yang terus merugi sebagai bagian dari upaya efisiensi.

“BUMN yang rugi terus, kita tutup,” ujarnya. 

Prabowo menyebut sejumlah perusahaan yang sebelumnya sulit memperoleh keuntungan kini telah mencatat laba.

“Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen,” ungkapnya.