Putusan MA Final, Yusril Sebut Langkah Gibran Buktikan Ijazah di PTUN Tak Ada Gunanya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berniat membuktikan keabsahan ijazahnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tidak memiliki celah hukum. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut sudah bersifat final dan mengikat.

Yusril menjelaskan, perkara yang menyangkut keabsahan dokumen tersebut telah diputus hingga tingkat peradilan tertinggi, sehingga secara materi tidak ada lagi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menguji kembali hal yang sama.

"Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada peninjauan kembali (PK), dan putusan Mahkamah Agung sudah bersifat final. Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara tersebut. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," kata Yusril dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu, 11 November 2026.

Sementara terkait perkara gugatan di PTUN yang diajukan oleh pihak Denny Indrayana di mana Gibran masuk sebagai pihak tergugat intervensi, Yusril memandang perkara tersebut secara otomatis akan gugur menyusul putusan MA.
 

Pakar hukum tata negara itu memaparkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah diwajibkan mengeksekusi putusan MA untuk mencabut Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah tahun 2019. Dengan hilangnya status hukum surat keterangan tersebut, objek sengketa tata usaha negara yang digugat di PTUN secara substansi sudah tidak ada lagi.

"Putusan MA yang bersifat final ini berimplikasi pengadilan tata usaha negara akan menghentikan persidangan gugatan. Karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi. Besok kementerian mengeksekusi mencabut keputusan itu, lantas apa lagi yang mau disengketakan?" ucap Yusril.

Atas dasar itu, Yusril meyakini majelis hakim PTUN Jakarta akan segera menghentikan proses peradilan dan mencoret gugatan terkait dari daftar register perkara.

"Walaupun pihak tergugat intervensi tidak menerima pencabutan perkara, saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah kehilangan objek sengketa, dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," ucapnya.

Lebih lanjut, Yusril menyarankan agar Wapres Gibran tidak perlu lagi menempuh jalur pengadilan jika semata-mata ingin mengklarifikasi atau menunjukkan dokumen pendidikannya kepada masyarakat, melainkan cukup menyampaikannya secara terbuka melalui ruang publik atau media sosial.