NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Pembangkangan Eksekutif

3 January 2023 07:37

Kontroversi Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja kiranya tak ada habisnya. Sejak seblum dilahirkan hingga kini muncul kloningannya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No2/2022 tentang Cipta Kerja, regulasi dengan metode omnibus law itu terus menciptakan persoalan dan penolakan.

Di awal, proses pembentukan undang-undang itu sudah kontroversial. Pembahasan di parlemen serbacepat, misterius, seperti ada yang ingin ditutup-tutupi. Suara dan partisipasi publik dipinggirkan. Pemerintah dan DPR, ketika itu, seolah menutup mata dan telinga rapat-rapat atas masukan, protes, serta kritik yang disampaikan masyarakat.

Rancangan itu pun akhirnya tetap disahkan menjadi undang-undang pada 2 November 2020. Akan tetapi, kira-kira satu tahun setelah itu, atas gugatan judicial review yang diajukan sejumlah elemen, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada 5 November 2021, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Dalam putusannya itu, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, UU 11/2020 dinyatakan cacat formal. MK meminta pemerintah dan DPR memperbaiki proses dan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja tersebtu dalam waktu dua tahun. Bila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, UU dinyatakan inkonstitusionalitas permanen.