Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mencanangkan 2023 sebagai Tahun Merek Nasional dengan salah satu program unggulan gerakan "One Village One Brand" atau satu wilayah satu merek.
Direktur Merek & Indikasi Geografis DJKI, Kurniaman Telaumbanua mengatakan terjadi peningkatan permohonan merek pada 2022 sebesar 121 ribu.
"Terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pendaftaran kekayaan intelektual. Baik itu berupa paten, desain industri, hak cipta, termasuk merek. Kalau kita lihat dalam tiga tahun terakhir yakni 2020-2022 ada peningkatan yang cukup signifikan pada 2022 yakni sebesar 121 ribu lebih," kata Direktur Merek & Indikasi Geografis DJKI, Kurniaman Telaumbanua dalam Newsline Metro TV, Senin (8/5/2023).
Kurniaman menjelaskan usaha-usaha yang digemari oleh masyarakat didominasi oleh kosmetik, skincare, makanan serta jasa penjualan. Hal ini karena masyarakat sudah bisa menggunakan teknologi informasi untuk melakukan penjualan dan memiliki merek.
"Yang paling penting, angka-angka ini sebenarnya punya makna bagi pertumbuhan ekonomi," tambah Kurniaman.
Dalam mendukung penyelenggaraan Tahun Merek 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga akan meluncurkan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek). Menurut Yasonna, ini merupakan inovasi revolusioner Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan melakukan penyelarasan bisnis proses perpanjangan merek dengan waktu kurang dari 10 menit.
