Jakarta: Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenko Kumham Imipas telah mencatatkan berbagai langkah penting dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan transparan. Berbagai program strategis telah dijalankan, seperti digitalisasi sistem imigrasi dan pencegahan TPPU, yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Alasan perubahan
Kemenko Kumham Imipas lahir dari kebutuhan memperkuat koordinasi antarlembaga hukum dan HAM. Sebelumnya banyak kebijakan yang tumpang tindih antarkementerian dan lembaga penegak hukum sehingga menghambat efisiensi dan akuntabilitas.
Dengan ketetapan ini, fungsi koordinasi, perencanaan strategis dan evaluasi difokuskan di satu atap. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum lebih responsif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan over regulasi, kepadatan lapas, hingga isu-isu HAM lintas negara.
Baca Juga :
1 Tahun Pemerintahan Prabowo dan Gibran, Jalan Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Kumham Imipas memegang peran sentral dalam menyusun dan menyelaraskan kebijakan strategis lintas sektor di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Kemudian evaluasi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan juga sejalan dengan prioritas nasional. Juga memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis HAM serta memastikan pelayanan publik di sektor hukum semakin efisien dan berkeadilan.
Dengan fungsi tersebut, Kemenko Kumham Imipas bertindak sebagai pengarah kebijakan besar, sementara untuk pelaksanaannya tetap dijalankan oleh kemenkumham dan lembaga lainnya.
Fungsi Kemenko Kumham Imipas
Dalam setahun pertama, Kemenko Kumham Imipas mencatat sejumlah langkah penting. Dari sisi tata kelola mereka memperkenalkan kerja fleksibel bagi ASN dengan kombinasi WFO, WFH, dan WFA, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi anggaran.
Mereka memperluas zona integritas menuju WBW, WBBM, sebagai komitmen menuju birokrasi yang bersih dan transparan.
Sementara di bidang HAM, hadir program 1 juta ASN sadar HAM bersama BKN dan pembentukan tim khusus pelaporan HAM internasional untuk memerkuat posisi Indonesia di forum global.
Di bidang hukum, perencanaan strategis pada 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan result oriented. Yaitu pendekatan kerja yang berfokus utama pada pencapaian hasil akhir atau target daripada cara atau proses yang digunakan.
Terobosan dan program unggulan
Dalam bidang pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas juga menjalankan program ketahanan pangan di lapas/rutan dan pembangunan balai latihan kerja di Nusakambangan, digitalisasi sistem imigrasi untuk deteksi dini perdagangan orang (TPPO). Juga kolaborasi dengan KAPI dengan harmonisasi regulasi perlindungan anak.
Tantangan yang dihadapi adalah konsistensi dan implementasi di lapangan. Jadi memastikan koordinasi lintas lembaga tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar mengubah cara kerja birokrasi hukum Indonesia.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming