Transfer Data Pribadi Dalam Negosiasi

Jakarta: Baru-baru ini Gedung Putih merilis kerangka kesepakatan persetujuan perdagangan resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS). Pada Selasa, 22 Juli 2025 kemarin, salah satu poin yang dibahas dalam kesepakatan tersebut adalah mengenai transfer data pribadi.

Pernyataan ini merupakan bagian dari kesepakatan tarif dagang antara kedua negara. Saat pertama kali diumumkan pekan lalu, tarif dagang Indonesia ke AS dikurangi dari 32 persen menjadi 19 persen.

Salah satu poin perjanjian kedua negara adalah investasi perdagangan dan layanan digital. AS menyatakan bahwa pemerintah RI akan mengeluarkan kebijakan mengenai pengolahan data pribadi WNI oleh perusahaan AS. 

Gedung putih menyatakan, perusahaan-perusahaan AS sudah sejak lama menginginkan reformasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan data pribadi di luar negeri.

AS menjamin negeranya memiliki kebijakan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan hukum di Indonesia.

Negosiasi terus berjalan

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan negosiasi dengan AS terus berjalan sampai dengan saat ini.

Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Kamis, 24 Juli menyatakan ada sejumlah poin yaitu data pribadi ditopang protokol keamanan, akan ada badan otoritas khusus yang akan mengawasi penyerahan data tersebut.

Airlangga menyebut bahwa hingga saat ini telah berdiri sebanyak 12 pusat data milik AS di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi Indonesia.

Di sisi lain Airlangga menegaskan bahwa data pribadi yang dimaksud adalah data yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat ketika mengakses platform digital. Airlangga menyatakan pemerintah tidak menjual data pribadi WNI kepada AS sebagai salah satu poin yang disepakati dalam negosiasi perdagangan.

Sumber: Redaksi Metro TV