Trump Perintahkan Eksekusi Mati Terhadap Prajurit AS Pembunuh 13 Orang di Texas

Washington: Pentagon menyatakan pada Senin bahwa Presiden Donald Trump telah memerintahkan penggunaan regu tembak untuk mengeksekusi mantan psikiater Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) yang menewaskan 13 orang di Fort Hood, Texas, dalam aksi penembakan brutal tahun 2009.

Insiden itu disebut sebagai sebuah tindakan yang kemudian disebut pelaku sebagai pembalasan atas perang AS di dunia Muslim.

Keputusan untuk mengeksekusi mati mantan Mayor Angkatan Darat AS, Nidal Hasan, melalui regu tembak Angkatan Darat telah disetujui oleh Trump atas rekomendasi Menteri Pertahanan Pete Hegseth, demikian disampaikan juru bicara Pentagon, Sean Parnell, melalui platform X.

Parnell mencatat bahwa Hasan sempat meneriakkan "Tuhan Maha Besar" dalam bahasa Arab saat melancarkan serangan yang menewaskan 12 tentara aktif yang tidak bersenjata serta seorang pensiunan militer, dan melukai 32 orang lainnya.

“Menteri Angkatan Darat akan menetapkan waktu dan lokasi eksekusi dan hari pembalasan bagi Hasan akhirnya tiba,” ujar Parnell, seperti dikutip dari The New Arab, Selasa 6 Oktober 2026.

Hukuman mati dengan regu tembak merupakan salah satu dari beberapa metode eksekusi yang baru-baru ini ditambahkan oleh pemerintahan Trump sebagai opsi yang diperbolehkan untuk kejahatan federal paling berat, selain hukuman kursi listrik dan eksekusi dengan gas beracun.

Jumlah opsi eksekusi federal diperluas sebagian karena semakin sulitnya memperoleh obat-obatan untuk suntikan mati, yang pelaksanaannya juga kerap terkendala oleh berbagai faktor lain.

Rencana negara bagian Tennessee untuk mengeksekusi seorang wanita ,yang pertama kalinya dalam lebih dari 200 tahun, mengalami kegagalan pekan lalu ketika petugas penjara gagal melakukan prosedur suntikan mati; akibatnya, terpidana mati bernama Christa Pike itu tetap hidup namun tidak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit dengan bantuan alat penopang hidup.

Sebelumnya, pengacara Pike telah mendesak Departemen Pemasyarakatan Tennessee untuk mempertimbangkan alternatif selain suntikan mati, seperti hukuman gantung atau regu tembak, guna mengantisipasi kesulitan yang mungkin dihadapi petugas eksekusi dalam memasang jalur infus yang layak.

Sebuah dewan juri militer menjatuhkan hukuman mati kepada Hasan pada Agustus 2013 setelah menyatakannya bersalah atas 45 dakwaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan berencana, menyusul aksinya melepaskan tembakan menggunakan pistol berbidik laser di sebuah fasilitas medis di pangkalan militer yang luas di wilayah Texas tengah tersebut.

Penembakan itu terjadi beberapa minggu sebelum Hasan -,yang kini berusia 56 tahun,- dijadwalkan untuk ditugaskan ke Afghanistan. Ia mengalami kelumpuhan sebagian dan harus menggunakan kursi roda akibat tembakan polisi saat penangkapannya.

Dalam pernyataan yang menanggapi keputusan Trump, kelompok Death Penalty Action, yang menentang hukuman mati, menyatakan: "Tidak ada hal yang lebih disukai Donald Trump selain kekuasaan untuk membunuh."

Eksekusi militer merupakan hal yang jarang terjadi, dan berdasarkan Uniform Code of Military Justic atau (Kode Hukum Militer Seragam), hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer tidak dapat dilaksanakan "hingga disetujui oleh presiden."

Jika Hasan dihukum mati, hal itu akan menjadi eksekusi militer pertama sejak tahun 1961, ungkap kelompok tersebut. Menurut Death Penalty Information Center, eksekusi tahun 1961 itu dilakukan dengan cara digantung. Eksekusi terakhir yang diketahui dilakukan oleh regu tembak militer AS adalah eksekusi "dengan senapan" pada bulan November 1945, lapor pusat informasi tersebut.

Setidaknya lima negara bagian memiliki ketentuan hukum mengenai penggunaan regu tembak, menurut Death Penalty Information Center. Pada tahun 2025, South Carolina melaksanakan eksekusi semacam itu yang pertama di Amerika Serikat dalam kurun waktu 15 tahun.