Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal (dua dari kanan) saat menghadiri Simposium Menguatkan Reforma Agraria yang diselenggarakan Partai NasDem. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina.
Simposium NasDem, BRAN Diharapkan Jadi Quasi Judicial
Anggi Tondi Martaon • 4 November 2026 20:06
Jakarta: Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) diharapkan mampu menjadi lembaga yang bersifat quasi judicial atau badan non-yudisial yang memiliki kewenangan mirip pengadilan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal, ketika menghadiri Simposium Menguatkan Reforma Agraria yang digelar Partai NasDem.
“Memang ada usulan yang cukup bagus tadi yang perlu kita tindak lanjuti. Rata-rata dari para penanya juga berharap agar BRAN itu menjadi semacam quasi judicial,” kata Sinal, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 4 November 2026.
Dukungan kepada BRAN sebagai quasi judicial ditujukan agar setiap keputusan yang dihasilkan lembaga ini memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat.
Baca Juga :
DPP Petani NasDem Dorong Percepatan Hak Tanah Masyarakat Adat
“Adapun masukan-masukan yang penting bagi BRAN pada hari ini, pertama adalah terkait dengan penguatan kelembagaan BRAN. Beberapa pemateri mendukung penuh agar BRAN itu, terutama dalam keputusan BRAN itu, punya kekuatan final dan mengikat,” jelas Sinal.
Dengan kewenangan yang kuat tersebut, ada harapan agar BRAN mampu menjadi solusi atas sengketa-sengketa pertanahan menahun yang selama ini kerap menemui banyak tantangan.
“Harapan besar dari para penanya, agar BRAN ini memang dapat menyelesaikan konflik yang ada yang selama ini bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan,” ujar Sinal.

Partai NasDem menyelenggarakan Simposium Menguatkan Reforma Agraria. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina.
Kendati demikian, Kepala BRAN menegaskan bahwa penguatan peran lembaga ini tidak dimaksudkan untuk tumpang tindih dengan kewenangan instansi yang telah ada. Sebaliknya, BRAN akan memosisikan diri sebagai mitra kolaboratif yang menjembatani berbagai lintas sektor demi penyelesaian konflik yang komprehensif.
“Namun demikian, jangan dimaknai bahwa BRAN ini mengambil alih kewenangan dari kementerian atau lembaga-lembaga terkait. Tapi justru BRAN ini nanti akan berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait,” terang Sinal.
(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)