Bupati Bandung Minta Camat Siaga Hadapi Potensi Bencana

Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam sebuah agenda rapat koordinasi di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 20 November 2026. ANTARA/HO-Pemkab Bandung.

Bupati Bandung Minta Camat Siaga Hadapi Potensi Bencana

Silvana Febiari • 20 November 2026 17:50

Bandung: Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, meminta seluruh camat tetap berada di wilayah kerja masing-masing menjelang akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dan mempercepat penanganan bencana.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan para camat tidak melakukan perjalanan ke luar kota maupun luar negeri. Terutama saat potensi bencana hidrometeorologi meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung. 

"Mengingat cuaca ekstrem menjelang akhir tahun ini, saya minta para camat tidak melakukan perjalanan ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Tetap fokus berada di wilayah tugas masing-masing," ujar Dadang, dilansir dari Antara, Jumat, 20 November 2026. 


Ia meminta camat segera melaporkan kondisi darurat, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Laporan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat mempercepat penanganan dan memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Dadang mencontohkan kejadian angin kencang yang melanda wilayah Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali (Pacira) pada 14 November 2026 sebagai pengingat pentingnya kesiapsiagaan pemerintah di tingkat kewilayahan.


Ilustrasi hujan deras. Foto: Pexels.


Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung periode 14-15 November 2026, bencana tersebut berdampak terhadap 372 rumah, 25 kios pasar, satu kantor, empat fasilitas umum, dan satu tembok penahan tanah.  

Pemerintah Kabupaten Bandung juga menetapkan status tanggap darurat bencana selama tujuh hari, pada 16-22 November 2026. Tujuannya untuk mempercepat penanganan dampak angin kencang di wilayah terdampak.  

Untuk menjaga efektivitas kerja, Dadang meminta agenda rapat yang tidak mendesak dilaksanakan secara daring agar camat tetap dapat melakukan pengawasan dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Dengan begitu, pelayanan dan pengawasan di tingkat wilayah tidak terganggu. Jangan sampai ada kesan, ketika terjadi bencana, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat," tutupnya.

(Silvana Febiari)