Kepala BGN Sudaryono saat makan siang bersama siswa sekolah dasar, di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Jumat (20/11/2026). ANTARA/Agus Suprayitno.
BGN Siapkan Juknis Baru Jangkau Komunitas Adat di Jambi
Anggi Tondi Martaon • 20 November 2026 15:29
Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menggodok petunjuk teknis (juknis) khusus untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Termasuk, menyasar komunitas adat seperti Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa wilayah 3T dan komunitas adat tidak dapat diperlakukan sama dengan perkotaan atau aglomerasi. Khususnya, dalam hal standar operasional maupun skema anggaran.
"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam ya harus berbeda, karena PM (penerima manfaat) juga berbeda," kata Sudaryono dikutip dari Antara, Jumat, 20 November 2026.
Menurut dia, aturan baru berupa juknis khusus 3T tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Aturan ini dirancang untuk memberikan perlakuan khusus (special treatment) terkait penyesuaian harga bahan pangan, besaran anggaran, hingga insentif bagi mitra atau investor yang membangun dapur umum di daerah sulit dijangkau.
Sudaryono mencontohkan, patokan harga Rp15.000 per porsi yang selama ini diterapkan hanya berlaku untuk wilayah aglomerasi. Sementara untuk daerah kepulauan, maupun kawasan pedalaman seperti pemukiman komunitas adat, perhitungan anggaran akan mempertimbangkan indeks kemahalan.
"Sehingga memberikan kepastian kepada investor atau mitra yang membangun dapur di daerah 3T. Sekali lagi tidak bisa untung gede-gedean (besar), tapi diberikan kepastian ada keuntungan," ungkap Sudaryono.
Sudaryono menambahkan, hingga saat ini BGN telah melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap sekitar 3.400 usulan dapur MBG di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 480 titik di Indonesia Timur, seribuan di Indonesia Tengah, serta 1.900 titik di wilayah Sumatra dan Jawa.

Kepala BGN Sudaryono. Foto: Dok. BGN.
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya bersikap ekstra hati-hati dalam proses verval. Sehingga, pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Wilayah 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi dipastikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
"Kalau 3T harus ada special treatment (perlakuan khusus), harganya, anggarannya insentifnya harus pasti akan dibedakan," ujar Sudaryono.