Menteri Ara Garansi Negara Tak Rugi Sulap Lapas Jadi Rumah Rakyat

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjamin program mengubah lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi rumah rakyat tak membuat negara rugi. Penghitungan pembiayaannya akan melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Yang nilai siapa? Tentu ada Dirjen Kekayaan Negara. Dia punya kemampuan untuk menilai, berapa ini harganya? Supaya negara tidak rugi. Kan gitu. Itu kan sudah barang milik ke negara. Jadi harus nilai, harganya berapa, kemudian mekanismenya seperti apa," kata Maruarar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.

Maruarar sudah berdiskusi dengan sejumlah pengembang properti. Diskusi tersebut memastikan pelibatan swasta dalam program ini berlangsung sehat.

"Kita juga perlu dengar pengembang. Pengembang tentu memiliki memerlukan kepastian hukum," ujar Maruarar.
 

Baca Juga:  Program 3 Juta Rumah, APBN Cuma Mampu 269 Ribu Unit

Maruarar masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Hal ini guna memperjelas aspek legalitas dan tata kelolanya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg. Mudah-mudahan bisa segera mengundang kita. Untuk kita apa arahannya untuk step-step berikutnya," ucap Maruarar.

Dia mengatakan program menjadikan lapas sebagai rumah rakyat merupakan ide cerdas Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara melihat wilayah lapas yang strategis di tengah kota.

"Penjara itu rata-rata ada di tengah kota. Artinya strategis. Dan kedua, penjara rata-rata sudah penuh, sehingga tidak manusiawi. Nah, jadi ada pikiran bagaimana penjara ini, yang dimiliki tanahnya dan asetnya oleh negara, bisa nggak dipindahkan? Apakah ke pulau atau kah kemana," ujar dia.