Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dokumen Kemenko Perekonomian
M Ilham Ramadhan Avisena • 14 January 2025 09:05
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Indonesia tak memihak pada kelompok atau negara mana pun dalam panggung internasional. Hal itu ia utarakan seiring dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS baru-baru ini.
Dia menekankan, prinsip nonaliansi tetap diterapkan dan Indonesia tetap menganut politik bebas aktif.
"(Indonesia) bergabung dengan BRICS telah menjadi pembicaraan masyarakat internasional. Dan Presiden menjelaskan Indonesia ialah negara nonaliansi. Jadi, sebenarnya dengan negara BRICS, kita telah bekerja sama dengan Tiongkok, dengan Brasil, dengan India, termasuk beberapa CEPA dan FTA. FTA Eurasia juga sedang dalam proses. Jadi, tidak ada hal baru bagi semua negara BRICS, mereka dekat dengan Indonesia," kata Airlangga dalam Business Competitiveness Outlook 2025, di Jakarta, seperti dilansir dari Media Indonesia, Selasa, 14 Januari 2025.
Keanggotaan Indonesia ke dalam BRICS sedianya menjadi diskursus publik perihal keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Ada juga yang berpendapat keanggotaan itu dilakukan pada waktu yang kurang tepat, terutama setelah Donald J. Trump kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.
.jpg)
KTT BRICS yang berlangsung di Kazan, Rusia. Foto: TASS.
Kebijakan tarif dagang tinggi Trump
Sejumlah pihak mengkhawatirkan kebijakan tarif dagang tinggi yang akan diterapkan oleh Trump terhadap negara anggota BRICS. Namun, Airlangga memastikan pemerintah akan mencari cara untuk mengakali dan melobi Trump agar kebijakan yang dikeluarkan Negeri Paman Sam tak terlampau memberatkan Indonesia.
"Kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan AS ke Indonesia. Kita sedang minta akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral supaya tarif (dagang)nya kita turunkan. Itu bisa dalam bentuk bilateral, bisa dalam bentuk FTA, atau dalam bentuk lain juga," ujar dia.
Di samping itu, Indonesia diketahui tengah berada dalam aksesi untuk bergabung menjadi anggota OECD dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP/Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik).
"Tentu saja, prosesnya akan berbeda karena banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam praktik terbaik standar kita, serta transparansi ekonomi. Jadi, saya pikir dalam kolaborasi global, kita sudah siap," tutur dia.
Streaming