Setahun Prabowo–Gibran: Perlindungan WNI Tetap Jadi Prioritas

Jakarta: Perlindungan WNI menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Pemerintah RI dari masa ke masa, termasuk di era Menlu Sugiono. Di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenlu RI di bawah komando Menlu Sugiono meningkatkan sistem deteksi dini bagi WNI di zona-zona rawan.

Keberhasilan nyata terlihat dari serangkaian operasi penyelamatan, di antaranya:

• Evakuasi WNI dari Gaza menjadi salah satu misi diplomasi paling berisiko tahun 2025. Melalui koordinasi dengan Mesir dan Qatar, lebih dari 150 WNI berhasil dipulangkan ke Indonesia dalam tiga gelombang, disertai penyaluran bantuan kemanusiaan Indonesia kepada warga sipil Palestina.
• Dalam krisis Sudan, lebih dari 800 WNI dipulangkan dengan selamat setelah operasi diplomasi intensif dengan otoritas Mesir dan Arab Saudi.
• Untuk pekerja migran di Hong Kong, Taiwan, dan Timur Tengah, Kemenlu memperluas layanan safe house serta pendampingan hukum, termasuk kerja sama dengan Interpol untuk menindak jaringan perdagangan orang.

Kemenlu RI telah meluncurkan aplikasi SafeTravel 2.0, memperbarui sistem pelaporan daring, dan mempercepat penerbitan paspor darurat digital.

Program Diaspora Connect juga diperkuat untuk mengintegrasikan profesional Indonesia di luar negeri dengan pembangunan nasional, terutama dalam investasi teknologi dan penelitian. Langkah-langkah ini menunjukkan diplomasi Indonesia yang semakin berwajah rakyat — bukan hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan.
 

Diplomasi Lingkungan, Teknologi, dan Soft Power

Selain fokus ekonomi dan geopolitik, Sugiono mendorong diplomasi di bidang-bidang baru yang relevan dengan masa depan.

Di bidang lingkungan dan energi, Indonesia tampil aktif dalam forum global memperjuangkan pendanaan transisi energi dan adaptasi iklim bagi negara tropis. Diplomasi karbon dan kerja sama green technology dengan Eropa dan Jepang kini menjadi agenda prioritas, sejalan dengan strategi hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik di dalam negeri.

Dalam bidang teknologi dan keamanan siber, Sugiono mendorong diplomasi digital dengan negara-negara ASEAN dan BRICS. Tujuannya: menciptakan tata kelola data lintas batas yang adil dan memperkuat keamanan siber nasional dari ancaman geopolitik teknologi.

Sementara itu, soft power Indonesia juga diperkuat. Melalui diplomasi budaya, film, kuliner, dan pertukaran mahasiswa, Indonesia menampilkan dirinya sebagai negara terbuka dan modern yang tetap berakar pada nilai-nilai toleransi.

Program Indonesia Fellowship for Global South yang diluncurkan pada 2025 memperluas jangkauan beasiswa bagi pelajar dari Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah, menjadikan Indonesia pusat pendidikan alternatif di kawasan Selatan Global.