Menteri Maman Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi dan Kolaborasi

Jakarta: Pemerintah terus mendorong konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyebut sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, namun masih menghadapi tantangan besar dalam transformasi formalitas dan data terintegrasi.

Maman menjelaskan kontribusi UMKM mencapai 55–60 persen terhadap PDB dan menyerap hingga 95 persen tenaga kerja.

"Namun yang menjadi isu besarnya adalah sebagian besar tenaga kerja UMKM masih bekerja di sektor informal. Artinya, ini tugas kami untuk mengonversi mereka agar pindah ke sektor formal supaya jaminan sosialnya lebih sustain,” kata Maman dalam forum bertajuk 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
 

Baca: 45 UMKM Unggulan Pertamina Siap Taklukkan Pasar Global di Trade EXPO Indonesia 2025

Maman menambahkan tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terintegrasi antarinstansi yang membuat kebijakan pemerintah berjalan sporadis. Ia menggambarkan kondisi kementeriannya seperti bekerja dalam ruang gelap tanpa tahu siapa dan di mana pelaku UMKM sebenarnya.

"Hari ini kita nggak punya data yang mutakhir. Maka kami sedang membangun sistem bernama Sapa UMKM agar seluruh data terhubung secara digital dan update harian," jelas Maman.

Maman menjelaskan upaya digitalisasi tersebut diiringi dengan dorongan kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat sertifikasi dan perizinan pelaku UMKM. Menurutnya sertifikasi menjadi kunci utama meningkatkan daya saing usaha kecil di pasar nasional.

"Kolaborasi lintas sektoral ini menjadi kata kunci yang paling utama. Yang pertama optimalisasi teknologi, kedua kolaborasi lintas sektoral, dan ketiga outputnya konkret," ungkap Maman.

Langkah digitalisasi dan kolaborasi lintas lembaga diharapkan dapat memperkuat struktur UMKM dan memperluas peran mereka dalam meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemerintah menargetkan sistem data terpadu bisa beroperasi penuh pada Desember mendatang, sehingga seluruh kebijakan dapat dieksekusi lebih terukur dan berdampak langsung ke pelaku usaha di lapangan.