Pemkot Bandung Belum Tentu Terapkan Syarat Vasektomi Bagi Penerima Bansos

Bandung: Pemerintah Kota Bandung akan mengkaji terlebih dahulu terkait kebijakan penerima bantuan sosial yang diwajib melakukan program Vasektomi. Kebijkan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan menuai kontra dari berbagai kalangan termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar.

Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, pihaknya akan meminta pendapat dari sejumlah elemen di masyarakat terutama para ulama sebelum mengikuti kebijakan Dedi Mulyadi tersebut. Terlebih Erwin yang latar belakang sebagai ulama, harus melihat dari sisi agama kebijakan Vasektomi sebagai syarat penerima bansos.

"Kalau saya terkait hal itu, mungkin itu kan keinginan Pak Gubernur seperti itu. Kalau saya kita lagi coba rumuskan di kota Bandung ini terkait hal ini, apakah kira-kira Bisa dijalan atau tidak. Karena seorang muslim saya tentunya kami akan dikaji secara keilmuan," kata Erwin saat menghadiri acara Peradi di Botanical Mall, Pasteur, Kota Bandung, Minggu, 4 April 2025.

Erwin mengaku bakal merumuskan bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk menentukan penerapan aturan tersebut. Pasalnya, lanjut Erwin, Kota Bandung tidak ingin terjadinya gejolak dengan adanya kebijakan dari Dedi Mulyadi.

"Karena saya akan bertanya dulu pak pada para ulama, kira-kira apakah ulama secara keilmuan. Dan saya juga akan bertemu dengan Pak Wali, karena saya belum ketemu dengan Pak Wali terkait kebijakan ini," beber Erwin.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan kontroversial dengan menjadikan program Keluarga Berencana (KB) terutama vasektomi sebagai syarat bagi pria dalam keluarga penerima bantuan sosial (bansos).

Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memastikan distribusi bantuan yang lebih merata.

Dedi menyoroti fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang memiliki anak dalam jumlah besar, yang menurutnya membebani anggaran negara.

Ia menyatakan bahwa bantuan pemerintah sering kali terpusat pada keluarga yang sama, mencakup beasiswa, bantuan kelahiran, perumahan, dan bantuan non-tunai. 

Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, bantuan lahiran, rumah, bantuan non-tunai keluarga dia. Uang negara jadi mikul satu keluarga," kata Dedi.