Ini Biang Kerok yang Bikin Peringkat Daya Saing RI Merosot

Jakarta: Penurunan tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya dua pilar utama, yaitu efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Hal itu dinilai menjadi sinyal kuat kepercayaan investor global terhadap tata kelola dan stabilitas ekonomi Indonesia sedang terguncang, terutama menjelang transisi pemerintahan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, dua faktor tersebut mencatatkan penurunan paling signifikan dibanding indikator lainnya.

"Yang paling besar penurunannya itu adalah untuk kriteria dan indikator terkait dengan government efficiency dan business efficiency. Government efficiency itu drop-nya sampai 11 peringkat. Nah, yang business efficiency lebih parah lagi, itu drop-nya sampai 12 peringkat," kata Faisal saat dihubungi, Kamis, 19 Juni 2025.

Penurunan pada indikator infrastruktur, menurutnya, masih tergolong moderat dengan penurunan lima peringkat. Namun justru aspek kelembagaan dan efisiensi operasional, baik di sektor publik maupun swasta dianggap memicu kekhawatiran pelaku usaha internasional.

"Problem terbesar di 2025 itu adalah ketika memasuki pemerintahan yang baru, sepertinya investor, pelaku usaha internasional melihat memang ada permasalahan dalam hal efisiensi, dalam hal kelembagaan di Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang dicitrakan atau dipersepsikan memang lebih buruk dibandingkan dengan kondisi tahun yang lalu di bawah pemerintahan yang lama," kata Faisal.
 

Baca juga:  Merosot Tajam, Peringkat Daya Saing RI di Urutan 40 Dunia

(Ilustrasi. Foto: Freepik)

Jadi bahan introspeksi pemerintah

Menurutnya, ini perlu menjadi bahan introspeksi dan evaluasi serius bagi pemerintah. Lemahnya persepsi terhadap efektivitas kebijakan dan kelembagaan dapat berdampak langsung pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Faisal juga menekankan perbaikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga dunia usaha. Namun demikian, banyak aspek efisiensi di sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan negara.

"Kalau masalah responsiveness tentu saja yang pertama dari pemerintah dulu yang harus memperbaiki diri. Nah, bisnis sendiri juga tentu saja harus tetap melakukan introspeksi terhadap kondisi yang ada," ujar Faisal.

Jika pemerintah mampu memperkuat kelembagaan yang lebih solid, responsif, dan efektif, maka efek positifnya akan menjalar ke sektor swasta. Hal ini menjadi penting, terutama di tengah lesunya pertumbuhan investasi sepanjang kuartal pertama tahun ini.

"Ini juga tercermin dari bagaimana rendahnya juga tingkat realisasi investasi kita di 3 bulan pertama 2025 yang hanya bertumbuh sekitar tiga persen dan tidak sampai empat persen, lebih rendah dibandingkan catatan historis sebelum-sebelumnya. Apalagi dibandingkan prapandemi yang bisa di atas lima persen pertumbuhan investasinya," pungkas Faisal.

Dengan catatan itu, CORE menilai momentum awal pemerintahan baru harus dimanfaatkan untuk merebut kembali kepercayaan investor, melalui perbaikan tata kelola, pemangkasan birokrasi, serta pemberian kepastian hukum dan arah kebijakan ekonomi yang konsisten dan kredibel.