Digitalisasi Bansos Nasional Diuji Coba di Banyuwangi

Jakarta: Pemerintah meluncurkan program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Banyuwangi, Jawa Timur. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyaluran bansos yang transparan, tepat sasaran, dan berbasis teknologi digital.

Sebagai BUMN pengelola GovTech Indonesia, Peruri mendukung digitalisasi bansos. Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, kehadiran Peruri mencerminkan komitmen aktif BUMN strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di bidang transformasi digital pelayanan publik.

“Kami di Peruri siap mendukung penuh transformasi digital pemerintahan, dengan menyediakan infrastruktur yang menjamin keamanan, transparansi, dan kepatuhan regulasi,” ujar Dwina dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Oktober 2025.

Bagi Peruri, inisiatif ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyediaan solusi digital yang aman, terpercaya, dan berdaulat. Peruri meyakini keberhasilan uji coba ini akan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk ikut bergerak dalam digitalisasi layanan sosial.

“Dengan begitu, program bansos dapat semakin tepat sasaran dan menjadi daya dukung nyata bagi masyarakat untuk terus berdaya serta menciptakan kesejahteraan yang merata,” ungkapnya.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga

Melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, uji coba di Banyuwangi diharapkan menjadi fondasi bagi penerapan sistem bansos digital nasional. Digitalisasi ini diharapkan membantu penyaluran bansos yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sejak dibuka pendaftaran digital penerima bansos, antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Hingga awal Oktober 2025, lebih dari 250 ribu warga telah berhasil mendaftar baik secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Adapun salah satu inovasi kunci dari uji coba ini adalah integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui DTSEN, Saifullah mengungkapkan, pemerintah berupaya memastikan bansos benar-benar tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta dapat dipantau secara real time.

Banyuwangi dipilih sebagai percontohan karena dinilai siap secara infrastruktur digital dan memiliki tradisi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif. Selain itu, keberagaman geografis dan sosial Banyuwangi menjadikannya representasi ideal sebelum sistem bansos digital diimplementasikan secara nasional.