Kebijakan Daerah Mesti Prioritaskan Pencegahan Bencana

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, ingin kebijakan daerah mengutamakan penanggulangan bencana. Hal itu penting untuk melindungi masyarakat.

"Harus diarusutamakan dalam kebijakan daerah, baik melalui reboisasi, pengendalian sedimentasi, maupun pengelolaan sampah. Ini bukan sekadar pembangunan, tapi tentang menyelamatkan masyarakat,” kata Pratikno dalam keterangan yang dikutip Jumat, 31 Januari 2025.

Hal tersebut diungkap Pratikno, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kota Pontianak. Agenda itu digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis, 30 Januari 2025.

Menko PMK menjelaskan langkah ini bukan hanya untuk mengurangi risiko di masa depan, tetapi juga bentuk perhatian pemerintah. Tujuannya agar saat bencana terjadi, masyarakat bisa diselamatkan secepat mungkin dan dampaknya diminimalkan.
 

Baca: Hujan dan Angin Kencang Terjang Kota Batu, Sebabkan Pohon Tumbang di 13 Titik

Selain itu, Menko PMK menekankan pentingnya pendataan infrastruktur yang diperlukan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah prioritas agar daerah lebih siap menghadapi potensi bencana.

Dalam kegiatan ini, Menko PMK mengapresiasi berbagai pihak yang bertindak cepat untuk menyelamatkan masyarakat sehingga meringankan beban masyarakat dalam situasi tanggap darurat.

Menko PMK menuturkan semua itu tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan mitigasi bencana. Pemerintah pusat, daerah, kementerian teknis, hingga unsur TNI-Polri harus bekerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan.

“Kita harus solid. BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta Forkopimda harus bergerak bersama. Kalau ini berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih terlindungi,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya penanganan dan penanggulangan bencana, dalam kesempatan ini pemerintah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang telah menetapkan Status Tanggap Darurat mencakup kebutuhan makanan, logistik, peralatan darurat, serta dana stimulan.