KPAI Minta Polisi Usut Pengabaian Hak Anak dalam Insiden Pesta Rakyat Garut

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah tempat kejadian perkara (TKP) insiden kericuhan pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kericuhan ini menyebabkan tiga orang tewas.

"Pengabaian hal ini yang perlu diperhatikan kepolisian saat mengolah TKP. Mungkinkah pengabaian hal tersebut bisa menjadi pijakan awal dalam mengungkap peristiwa," kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dalam keterangannya, Minggu, 20 Juli 2025.

Jasra menilai lantangnya suara perlindungan anak oleh pemerintah Jawa Barat, tidak selantang di kasus meninggalnya seorang anak di tengah perayaan pernikahan putra Dedi Mulyadi dan putri dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Kejadian itu dipicu gelaran pesta rakyat dengan agenda makan gratis dalam pernikahan tersebut di gedung Pendopo, Jumat, 18 Juli 2025. Acara itu berlangsung ricuh dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan sekitar 27 orang luka-luka.

"KPAI mendorong dalam situasi apa pun, keberpihakan kepada kelompok rentan, harus menjadi pertimbangan utama. Terutama anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, orang sakit," ujar dia.
 

Baca Juga: Polisi Gelar Olah TKP Tewasnya 3 Warga di Pesta Pernikahan Putra Dedi Mulyadi

Menurut dia, insiden ini menjadi menjadi ujian bagi Pemprov Jabar untuk lebih berani lagi bicara perlindungan anak. Dia menyayangkan ketidaksiapan pihak penyelenggara dalam acara pesta rakyat tersebut. Seringkali godaan panitia dalam mengukur kesuksesan sebuah acara, dihitung dari massa yang datang.

Namun, kata Jasra, kesuksesan itu berpotensi menjadi keterlenaan dalam pengawasan kondisi di lapangan yang sewaktu-waktu sangat membahayakan. Padahal, pihak penyelenggara sudah tahu akan kedatangan massa yang besar. Namun, gegap gempita acara tidak diantisipasi, terutama dengan hadirnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Ruh Jawa Barat sebagai kota pelindung anak harus disegarkan kembali. Setiap jajaran di Jawa Barat harus merasa setiap anak Jawa Barat adalah anak anak kita, termasuk korban," tutur dia.